Sinkronisasi Anggaran Jadi Kunci Pembangunan Palangka Raya
Palangka Raya,Porosborneo.id-Harmonisasi yang erat antara perencanaan strategis dan penganggaran dipandang sebagai salah satu pilar utama yang tidak dapat ditawar dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, saat ia bertindak sebagai pembina acara pada pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Palangka Raya. Acara tersebut digelar secara khusus di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, pada hari Kamis, tanggal 29 Januari 2026.
Menurut Arbert, keselarasan antara rencana kerja dan alokasi dana tidak boleh dipandang sekadar sebagai pemenuhan syarat rutin administrasi semata. Lebih jauh dari itu, proses sinkronisasi ini berfungsi sebagai bentuk jaminan agar setiap rupiah uang daerah yang dikeluarkan benar-benar memberikan efek riil dan signifikan demi tercapainya target-target pembangunan yang telah dicanangkan untuk Kota Palangka Raya.
Ia menguraikan bahwa kegiatan evaluasi atas aspek perencanaan dan penganggaran memiliki peran yang sangat vital untuk menciptakan pemahaman yang seragam di seluruh jajaran birokrasi. Hal ini mutlak diperlukan agar visi strategis daerah dapat diterjemahkan dengan tepat ke dalam bentuk alokasi anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
“Dengan pendekatan tersebut, kita memastikan bahwa seluruh agenda pembangunan yang dieksekusi di lapangan berjalan sesuai dengan koridor yang benar, berlandaskan pada prinsip efisiensi, serta selalu berorientasi pada hasil akhir yang ingin dicapai,” ucap Arbert.
Lebih lanjut, Arbert menekankan bahwa evaluasi mendalam mengenai perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, khususnya untuk menyongsong Tahun Anggaran 2025 dan 2026, memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi. Kondisi ini dipicu oleh dinamika tantangan pembangunan daerah yang kian hari kian kompleks, sehingga menuntut adanya perencanaan yang matang serta manajemen pengelolaan fiskal yang jauh lebih akurat, presisi, dan terukur.
“Oleh karena itu, saya menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta jajaran staf untuk mengikuti rangkaian Bimtek ini dengan penuh kesungguhan dan konsentrasi. Mari jadikan forum ini sebagai ruang diskusi yang konstruktif untuk menggali dan menemukan solusi praktis atas berbagai kendala perencanaan yang dihadapi, demi terwujudnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang jauh lebih efisien dan berkelanjutan,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Arbert menyampaikan harapannya agar pelaksanaan Bimtek ini mampu menjadi katalisator bagi lahirnya inovasi serta peningkatan kualitas kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Ia optimis bahwa melalui penguatan kompetensi ini, kinerja birokrasi akan semakin lincah dan adaptif, yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
(Fathia/ZA/mcplk)
